RSS

News Update:
Selamat datang di Kholilnews.com, semoga informasi yang ada disini dapat bermanfaat untuk Anda semua. Jika Anda mempunyai pertanyaan, kritik maupun saran untuk blog ini, silakan sampaikan melalui akun media sosial yang sudah tertera, terima kasih.

Lemahnya Sistem di Indonesia

Selasa, 19 Mei 2009

Lagi-lagi Pungutan Liar
Sistem di Indonesia adalah sebuah sistem mata rantai yang tidak akan terputus. Sudah sering saya menuliskan berita tentang pungutan liar yang terjadi di negara kita Indonesia. Namun entah sampai kapan Indonesia akan lepas dari sistem ini. Sistem yang akan bertambah subur jika dilakukan secara terus menerus oleh oknum-oknum baik di instansi maupun aparat pemerintah.

Tanggal 18 Mei 2009 kemarin saya membuat SIM C. Dalam papan informasi yang terpampang di depan pintu masuk ruang ujian teori telah tertulis dengan jelas bahwa pembuatan SIM C baru sebesar Rp.75.000 dan Rp.60.000 untuk SIM C perpanjangan. Namun, apa hasilnya? Hanya omong kosong belaka, biaya yang dikeluarkan masyarakat yang akan mengurus surat tersebut ternyata melampaui batas.

Makin Siang, Makin Mudah, Makin Kaya
Ya, proses pengurusan SIM yang saya alami kemarin bisa dibilang semakin siang akan semakin mudah, namun yang semakin kaya adalah beberapa oknum petugasnya. Kenapa bisa begitu? Prosesnya begini. Jika sudah siang, ujian teori melalui audio visual akan tetap dilaksanakan namun hanya sekedar formalitas. Dengan beberapa petugas yang berada di ruang teori, mereka akan memberitahukan jawabannya benar atau salah ketika soal selesai dibacakan.

Setelah soal audio visual selesai dilaksanakan, proses yang sebenarnya dilaksanakan adalah ujian praktek, tapi hal ini tidak dilaksanakan, entah karena beberapa oknum petugasnya malas karena sudah siang atau agar proses pembuatan SIM C lebih cepat sehingga ujian yang satu ini tidak dilaksanakan. Dengan biaya tambahan kepada sang petugas, maka Anda akan segera mendapat giliran foto.

Nach, di tahap akhir pembuatan SIM C adalah dilaksanakan foto, terus kita tinggal menunggu SIM jadi. Sekarang saatnya menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk pembuatan SIM baru. Dimulai dari tahap awal pendaftaran dengan melalui tes kesehatan sebesar Rp.15.000, membayar resi sebesar Rp.75.000 ditambah biaya lain-lain yang tak jelas kemana arah uang yang kita bayarkan mencapai Rp.160.000, total biaya yang dikeluarkan adalah kurang lebih Rp.250.000. Apalagi kalau kita membayar asuransi yang sebenarnya tidak diwajibkan sebesar Rp.15.000. Bagaimana menurut Anda? Apakah hal ini masih wajar saja ketika masyarakat harus dipaksa mengeluarkan biaya sebesar itu?

Preman Pemerintah
Disini masih membahas tentang ketidakadilan yang selalu dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Beberapa hari yang lalu juga telah beredar informasi, baik di media massa maupun elektronik tentang penggusuran yang sangat brutal terhadap PKL di Surabaya oleh beberapa oknum aparat satpol PP yang mengakibatkan balita tewas akibat terkena kuah panas bakso. Dengan jabatan dan kekuasaan, mereka melakukan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat kecil. Dimanakah hati nurani mereka? Bicarakah hati nurani mereka tentang perbuatan yang mereka lakukan?

Sekarang siapa yang perlu dibereskan terlebih dahulu? Apakah sistemnya yang memang tidak berpihak kepada masyarakat kecil atau oknum-oknum aparatnya yang memang mencari keuntungan belaka melalui jabatan yang mereka emban? Dalam permasalahan ini, siapa yang patut menduduki urutan pertama untuk dipersalahkan?

Yang paling utama adalah manusianya. Instansi atau departemen manapun akan lebih baik jika dipegang oleh manusia yang memiliki akhlak dan moral baik. Urutannya adalah sebagai berikut:
  1. Pungutan liar atau tidakan anarkis beberapa oknum pemerintah dan lain sebagainya yang tidak melindungi masyarakat kecil merupakan sebuah GEJALA.
  2. Gejala yang timbul diakibatkan oleh adanya KEBIJAKAN yang tidak pro rakyat.
  3. Kebijakan pun akan tidak berdaya jika tidak ada INSTANSI / LEMBAGA / DEPARTEMEN yang menaunginya.
  4. Nach, di instansi / lembaga / departemen inilah tempatnya MANUSIA. Manusia yang tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kecil sehingga menimbulkan kerugian kepada masyarakat.

Sebelum mengakhiri pembahasan masalah ini, berikut ini saya cantumkan beberapa pasal yang saya peroleh dari Buku Saku Untuk Melawan Korupsi yang diterbitkan oleh KPK.

Pegawai Negeri memeras? Itu Korupsi
Pemerasan dalam jenis korupsi ini adalah pemerasan yang paling mendasar: karena seorang pegawai negeri punya kekuasaan, dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya.

Unsur-unsur korupsi jenis ini menurut Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah:
  1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  3. Secara melawan hukum;
  4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
  5. Menyalahgunakan kekuasaan.

Hukumannya adalah 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

Kalau belum paham tentang pasal diatas, berikut ini saya cantumkan contohnya yang juga saya ambil berdasarkan isi buku saku untuk melawan korupsi dari KPK.

Misalnya paman kamu adalah seorang polisi. Suatu kali, dia menangkap orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Diam-diam paman kamu berharap orang itu bakal minta damai. Ternyata dia diem aja. Paman kamu terus mengancam akan menderek mobil orang itu (dengan harapan dia takut dan akhirnya mau memberi paman kamu uang). Nah, ini sudah jelas korupsi.

Pegawai Negeri memeras? Itu Korupsi
Korupsi jenis ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Cuma, kali ini si pegawai negeri memeras dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau hak dia- padahal kenyataannya tidak demikian.

Dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:
  1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  2. Pada waku menjalankan tugas;
  3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
  4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
  5. Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Hukumannya adalah penjara 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

Contohnya seperti ini:
Tetangga kamu adalah seorang pegawai kelurahan. Pada saat seseorang hendak mengurus KTP, tetangga kamu ngaku ke orang itu kalau biaya yang dibutuhin adalah sebesar Rp. 50 ribu. “Ini udah sesuai peraturan”, begitu tetangga kamu bilang (padahal menurut peraturan biayanya hanya sebesar Rp. 10 ribu). Apa yang dia lakukan disini adalah korupsi!

Jika Anda ingin mengetahui secara lengkap pasal-pasal yang berhubungan dengan korupsi, silakan kunjungi website resmi KPK. Semoga informasi yang saya sajikan edisi kali ini bisa memicu semangat Anda untuk selalu melawan ketidakadilan yang terjadi di negara kita. Negara yang dicita-citakan para pahlawan menjadi negara yang aman, tentram dan damai bisa terwujud. Semoga Allah SWT mengabulkan, amin…!!!

Kholilnews.com "Menjelajah Dunia Membuka Cakrawala" | RSS

Artikel Lemahnya Sistem di Indonesia ini diterbitkan oleh Kholilnews.com pada hari Selasa, 19 Mei 2009. Jika Anda merasa postingan ini bermanfaat, silakan bagikan dengan menggunakan beberapa plugin yang ada dibawah. Apabila Anda ingin berlangganan artikel gratis dari Kholilnews.com, setelah input email harap segera mengecek inbox/spam email Anda untuk konfirmasi. Terima kasih atas kunjungan Anda.

Daftarkan email Anda untuk berlangganan artikel gratis dari Kholilnews.com

DMCA.com



0 komentar :

Posting Komentar

 

Kholilnews.com ● Copyright © 2007 - All Rights Reserved